TARING.ID – Pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) mulai dipandang sebagai kebutuhan mendesak dalam sistem birokrasi pemerintahan. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan efisien, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk beradaptasi dengan teknologi dan meninggalkan pola kerja konvensional.
Transformasi digital dinilai menjadi jawaban atas berbagai tantangan birokrasi, mulai dari keterbatasan anggaran, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, hingga kebutuhan pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat.
Melalui program GARUDA AI for Microsoft Elevate, lebih dari 1.000 ASN di lingkungan Pemprov Lampung mulai diperkenalkan pada pemanfaatan AI dalam mendukung kerja pemerintahan. Teknologi tersebut tidak hanya digunakan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga membantu analisis data, penyusunan kebijakan, hingga meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, M. Alhusniriski, menilai birokrasi harus mampu bergerak lebih adaptif mengikuti perubahan zaman. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berinteraksi, dan memperoleh layanan, sehingga pemerintah tidak boleh tertinggal.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Birokrasi dituntut lebih lincah, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan yang cepat serta tepat sasaran,” ujarnya, Selasa, 26 Mei 2026.
Pemanfaatan AI di sektor pemerintahan diproyeksikan mampu menghadirkan empat dampak utama, yakni mempercepat respons pelayanan publik, meningkatkan transparansi data, membantu penyusunan kebijakan berbasis analisis, serta mendukung efisiensi perencanaan dan penggunaan anggaran.
Selain itu, AI juga dinilai mampu membantu ASN mengurangi pekerjaan administratif yang bersifat repetitif melalui sistem otomasi. Dengan begitu, aparatur dapat lebih fokus pada pekerjaan strategis dan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, penggunaan AI dalam birokrasi tetap harus dibarengi dengan kesiapan organisasi, peningkatan kompetensi digital ASN, serta penerapan prinsip etika dan keamanan data. Hal tersebut menjadi penting agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan risiko baru dalam tata kelola pemerintahan.
Langkah digitalisasi birokrasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem pemerintahan modern yang berdaya saing global. ASN tidak lagi hanya dituntut bekerja administratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak inovasi di era digital. (*)
