TARING.ID – Ramadan tahun ini membawa kabar yang berbeda bagi ratusan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Bandar Lampung. Di tengah kebutuhan yang meningkat jelang Hari Raya, bantuan beras dan zakat, infak, sedekah (ZIS) menjadi penopang yang tak hanya meringankan beban, tetapi juga menghadirkan rasa diperhatikan.
Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan kepada sekitar 430 tenaga PPPK paruh waktu. Penyaluran ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan respons atas realitas ekonomi yang dihadapi aparatur non-penuh waktu, yang kerap berada di lapisan paling rentan dalam struktur birokrasi.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyebut bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah di bulan suci. “Alhamdulillah hari ini pembagian beras dari Baznas untuk sekitar 430 PPPK paruh waktu sudah disalurkan,” ujarnya, Selasa, 17 Maret 2026.
Bagi para penerima, bantuan beras bukan hanya soal nilai materi. Di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Lebaran, kepastian bantuan menjadi ruang napas yang penting. Terlebih, banyak dari mereka yang menggantungkan penghasilan pada skema kerja paruh waktu dengan pendapatan terbatas.
Namun, cerita Ramadan kali ini tidak berhenti pada bantuan sosial. Pemerintah kota juga menegaskan telah menuntaskan kewajiban finansial kepada aparatur, mulai dari tunjangan kinerja (tukin), tunjangan hari raya (THR), hingga insentif.
“Untuk tukin, THR, dan insentif aparat juga sudah dibayar,” kata Eva yang juga wali kota perempuan pertama di kota berjuluk Tapis Berseri ini.
Langkah ini menjadi sinyal penting di tengah sorotan publik terhadap ketepatan waktu pembayaran hak aparatur di berbagai daerah. Kepastian tersebut bukan hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga berpotensi menjaga stabilitas daya beli masyarakat lokal menjelang Idulfitri.
Tak hanya itu, Pemkot juga memastikan bantuan menjangkau tenaga yang sebelumnya belum terakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu. “Yang belum masuk PPPK paruh waktu juga sudah dibagikan,” tambah Eva.
Di tengah dinamika ekonomi dan derasnya tuntutan pelayanan publik, kebijakan ini memperlihatkan wajah lain dari birokrasi: hadir lebih dekat, terutama pada mereka yang sering luput dari sorotan.
Ramadan pun menjadi lebih dari sekadar momentum spiritual. Ia menjelma menjadi ruang refleksi sekaligus aksi nyata, tentang bagaimana kebijakan publik dapat menyentuh langsung kebutuhan paling dasar warganya. (*)
