TARING.ID – Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin, 20 April 2026.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, tersebut diikuti TPID Lampung Selatan melalui Zoom Meeting dari ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan. Forum ini menjadi agenda rutin pemerintah pusat dan daerah dalam memantau perkembangan harga serta merumuskan strategi pengendalian inflasi.
Dalam pemaparan nasional, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua April menunjukkan tren kenaikan di sejumlah wilayah.
Secara nasional, sekitar 15 provinsi mengalami kenaikan IPH dengan angka mencapai 3,81. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga beberapa komoditas pangan utama yang cukup signifikan.
Bawang merah menjadi penyumbang terbesar dengan kenaikan hingga 4,85 persen dan telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp41.500. Selain itu, minyak goreng juga mengalami kenaikan 1,21 persen yang terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia atau sekitar 207 kabupaten/kota.
Kenaikan juga terjadi pada gula pasir sebesar 1,31 persen yang berada di atas HAP Rp17.500. Sementara itu, meski mengalami penurunan, harga cabai rawit masih tergolong tinggi di atas Rp57.000. Hal serupa terjadi pada cabai merah dan telur ayam ras yang turun tipis 1,03 persen, namun tetap berada di atas harga acuan Rp30.000.
Di sisi lain, daging ayam ras tercatat turun 2,10 persen, tetapi masih bertahan di atas Rp40.000. Sejumlah komoditas lain seperti beras, bawang putih, dan daging sapi juga terus menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi.
Menanggapi dinamika tersebut, TPID Lampung Selatan mengintensifkan berbagai langkah stabilisasi harga di tingkat daerah. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). (*)
