ILUSTRASI
TARING.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran puskesmas usai menemukan sejumlah fasilitas kesehatan dalam kondisi tidak layak saat monitoring, Selasa, 7 April 2026.
Temuan mencolok terjadi di Puskesmas Pinang Jaya. Asroni mengaku terkejut melihat kondisi bangunan yang memprihatinkan, dengan tembok mengelupas serta beberapa bagian gedung mengalami kerusakan.
“Saya kaget masih ada gedung fasilitas kesehatan di Kota Bandar Lampung yang penampakannya seperti ini. Walaupun berada di wilayah perbatasan, seharusnya mendapat perhatian lebih,” tegasnya.
Ia meminta seluruh puskesmas, khususnya yang berada di wilayah pinggiran, untuk meningkatkan kesiapan fasilitas dan pelayanan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh serta percepatan perbaikan infrastruktur.
Menurutnya, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan nyaman, setara dengan warga di pusat kota.
Tak hanya soal bangunan, Asroni juga menyoroti kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Ia menyebut masih minimnya dokter, tenaga gizi, hingga petugas kesehatan lingkungan yang berdampak pada kualitas pelayanan.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Puskesmas harus memastikan pelayanan tetap optimal meski dengan keterbatasan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar lebih bijak dalam mengelola anggaran, dengan memprioritaskan sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan dibandingkan belanja hibah yang tidak mendesak.
Monitoring turut dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan lain, seperti Puskesmas Beringin Raya, Puskesmas Induk Kemiling, Puskesmas Segala Mider, serta Puskesmas Pembantu Sumber Agung dan Puskesmas Pembantu Maruja.
Ia menegaskan, hasil monitoring ini menjadi alarm keras bagi seluruh puskesmas dan pemerintah daerah untuk segera berbenah. Pasalnya, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. (*)
